Hubungi kami:


(0285) 423223

(0285) 423223-303

Profil

Pembangunan yang dilaksanakan didaerah selalu menghadapi tantangan dan tuntutan sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi, terutama untuk menghadapi arus globalisasi dalam era millennium ketiga. Untuk melaksanakan berbagai aspek pembangunan di daerah membutuhkan kesiapan sumber daya (resources) seperti sumber da ya manusia, teknologi, dan sebagainya.

Pemerintah daerah memiliki fungsi strategis untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan IPTEK di wila yah pemerintahannya.

Tujuan pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan da ya saing daerah yang dirinci kedalam 9 (sembilan) tujuan umum sebagai berikut :

  1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat berwirausaha.
  2. Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah.
  3. Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.
  4. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana.
  5. Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan.
  6. Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat.
  7. Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
  8. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
  9. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah.

Guna mendukung akselerasi pelaksanaan program prioritas pembangunan dan untuk memberikan arah pengembangan IPTEK di Kota
Pekalongan, maka diperlukan adanya kelembagaan independen yang bertugas untuk memberikan masukan kepada Walikota dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu Walikota Pekalongan memandang perlu untuk membentuk Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan.

Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan dibentuk sebagai amanat Pasal 20 ayat(4) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tersebut kemudian Walikota Pekalongan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 tentang Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan. Sedangkan keanggotaan DRD Kota Pekalongan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
Pekalongan Nomor 050/003 Tahun 2012 tentang Keanggotaan Dewan Riset Daerah Kota Pekalongan Periode Tahun 2012 – 2015.